Perbedaan UMR, UMP, dan UMK, Ini Penjelasan Lengkapnya

Istilah UMR, UMP, dan UMK masih sering digunakan ketika orang membicarakan gaji minimum di Indonesia. Tidak sedikit yang menganggap ketiganya memiliki arti sama, padahal secara istilah dan cakupan wilayah terdapat perbedaan yang perlu dipahami.

Bagi pencari kerja maupun pekerja, memahami perbedaan UMR, UMP, dan UMK penting agar tidak keliru saat membaca informasi mengenai standar upah di suatu daerah. Apalagi, besaran upah minimum dapat berbeda antara satu provinsi dengan kabupaten atau kota di dalamnya.

Istilah UMR sendiri sebenarnya merupakan istilah lama yang masih populer digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam aturan ketenagakerjaan, istilah yang digunakan saat ini adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Apa Itu UMR, UMP, dan UMK?

Secara sederhana, UMP dan UMK sama-sama merupakan bagian dari kebijakan upah minimum. Perbedaannya terutama terletak pada wilayah berlakunya.

UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang berlaku pada tingkat provinsi. Sementara itu, UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku pada wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Adapun UMR merupakan istilah lama yang masih sering dipakai masyarakat untuk menyebut upah minimum. Dalam penggunaan modern, istilah tersebut umumnya merujuk pada UMP atau UMK, tergantung konteks daerah yang dibicarakan.

Perubahan istilah tersebut sudah berlangsung sejak regulasi ketenagakerjaan mengubah nomenklatur UMR Tingkat I menjadi UMP dan UMR Tingkat II menjadi UMK.

Dengan demikian, menyebut “UMR” dalam percakapan sehari-hari masih mudah dipahami, tetapi untuk konteks resmi sebaiknya menggunakan istilah UMP atau UMK sesuai wilayahnya.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Ada beberapa hal yang membedakan ketiganya, mulai dari istilah, wilayah berlaku, hingga mekanisme penetapannya.

Perlu diperhatikan bahwa UMR bukan lagi nomenklatur utama dalam sistem penetapan upah minimum. Karena itu, ketika mencari besaran upah minimum resmi suatu wilayah, istilah UMP atau UMK lebih tepat digunakan.

Apa Itu UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional merupakan istilah yang dahulu digunakan untuk menyebut upah minimum berdasarkan tingkatan wilayah.

Dalam perkembangannya, istilah UMR Tingkat I digunakan untuk menyebut upah minimum provinsi, sedangkan UMR Tingkat II digunakan untuk upah minimum kabupaten/kota. Nomenklatur tersebut kemudian berubah menjadi UMP dan UMK.

Itulah sebabnya istilah UMR masih cukup sering ditemukan di mesin pencarian, media, maupun percakapan sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin bertanya tentang “UMR Jakarta”, meskipun istilah resmi yang digunakan dalam penetapan upah adalah UMP DKI Jakarta.

Jadi, UMR lebih tepat dipahami sebagai istilah populer atau istilah lama, bukan sebagai kategori upah minimum yang berdiri sendiri dalam sistem saat ini.

Apa Itu UMP?

UMP adalah Upah Minimum Provinsi. Sesuai namanya, cakupan UMP berada pada tingkat provinsi.

Kebijakan upah minimum ditetapkan oleh gubernur. Untuk penetapan upah minimum, pemerintah daerah juga melibatkan mekanisme dewan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai pengupahan terus mengalami perubahan. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2025.

Artinya, informasi mengenai UMP sebaiknya selalu mengacu pada keputusan gubernur dan regulasi terbaru, bukan hanya menggunakan data dari tahun sebelumnya.

Apa Itu UMK?

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Berbeda dengan UMP yang cakupannya berada pada tingkat provinsi, UMK diterapkan pada wilayah kabupaten atau kota tertentu.

Hal penting yang perlu diluruskan adalah proses penetapannya. UMK tidak sekadar ditetapkan langsung oleh bupati atau wali kota. Dalam mekanisme yang berlaku, gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK melalui keputusan gubernur, dengan proses pengusulan yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan dewan pengupahan.

Untuk tahun 2026, PP Nomor 49 Tahun 2025 secara khusus mengatur bahwa UMP dan UMK tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025. Keduanya berlaku mulai 1 Januari 2026.

Karena itu, informasi mengenai UMK suatu daerah sebaiknya dilihat berdasarkan keputusan gubernur yang berlaku pada tahun tersebut.

Apakah UMK Selalu Lebih Tinggi dari UMP?

Hubungan antara UMP dan UMK tidak bisa disederhanakan dengan mengatakan semua UMK pasti lebih tinggi dalam setiap kondisi tanpa melihat aturan dan penetapan pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai contoh, dalam ketentuan penetapan upah minimum tahun 2025, UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP. Mekanisme tersebut diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Namun, karena regulasi pengupahan dapat berubah, pembaca sebaiknya menggunakan aturan yang berlaku pada tahun yang sedang dibahas.

Hal ini menjadi penting terutama ketika membandingkan besaran upah minimum antarperiode.

Bagaimana Upah Minimum Ditentukan?

Penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan angka berdasarkan keinginan pemerintah daerah.

Regulasi pengupahan mengatur formula dan sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Dalam aturan penetapan upah minimum 2025, misalnya, formula mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan pekerja dan perusahaan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan upah minimum berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pengupahan nasional.

PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menyebut bahwa kebijakan pengupahan mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, serta sejumlah aspek lain terkait pembayaran upah.

Peran Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan memiliki peran dalam proses penghitungan dan pemberian rekomendasi terkait upah minimum.

Dalam aturan penetapan upah minimum 2025, misalnya, hasil penghitungan UMP dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi sebelum direkomendasikan kepada gubernur. Untuk UMK, proses penghitungan dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota dan rekomendasinya disampaikan kepada gubernur melalui bupati atau wali kota.

Dengan demikian, penetapan upah minimum melibatkan mekanisme kelembagaan dan tidak hanya bergantung pada satu pihak.

Kenapa Besaran UMP dan UMK Bisa Berbeda?

Perbedaan besaran upah minimum antarwilayah merupakan hal yang wajar karena kondisi ekonomi setiap daerah tidak selalu sama.

Kabupaten atau kota dalam satu provinsi dapat memiliki karakteristik ekonomi, struktur industri, produktivitas, dan kondisi ketenagakerjaan yang berbeda. Faktor-faktor tersebut dapat tercermin dalam proses penetapan upah minimum.

Karena itu, pekerja di dua daerah yang masih berada dalam provinsi yang sama belum tentu memiliki besaran UMK yang sama.

Misalnya, sebuah provinsi dapat memiliki satu angka UMP, tetapi kabupaten dan kota di dalamnya dapat memiliki angka UMK masing-masing apabila UMK ditetapkan sesuai ketentuan.

Apakah UMP dan UMK Sama dengan Gaji yang Diterima Pekerja?

Tidak selalu.

Upah minimum pada dasarnya merupakan batas minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran upah yang diterima seorang pekerja dapat dipengaruhi oleh struktur dan skala upah, jabatan, masa kerja, kompetensi, serta faktor lain yang berlaku di perusahaan.

PP Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Jadi, pekerja dengan pengalaman dan posisi berbeda tidak otomatis harus menerima nominal yang sama hanya karena bekerja di wilayah yang memiliki UMP atau UMK tertentu.

Cara Mudah Mengingat Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Agar tidak tertukar, cara paling sederhana adalah melihat wilayahnya.

UMP berarti upah minimum pada tingkat provinsi.

UMK berarti upah minimum pada tingkat kabupaten atau kota.

Sementara UMR merupakan istilah lama yang masih digunakan secara informal oleh masyarakat.

Dengan pemahaman tersebut, ketika menemukan informasi seperti “UMR Jawa Barat”, pembaca dapat memahami bahwa yang perlu dicari dalam sumber resmi adalah UMP Jawa Barat atau UMK kabupaten/kota yang dimaksud.

Kesimpulan

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK terutama terletak pada penggunaan istilah dan cakupan wilayahnya. UMR merupakan istilah lama yang masih populer digunakan masyarakat, sedangkan istilah resmi yang digunakan dalam kebijakan upah minimum adalah UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten/kota.

Besaran UMP maupun UMK ditetapkan melalui mekanisme yang diatur pemerintah dan dapat berubah setiap tahun. Karena aturan pengupahan dapat mengalami pembaruan, informasi mengenai nominal upah minimum sebaiknya selalu diperiksa melalui keputusan pemerintah daerah dan regulasi terbaru.

Saat ini, salah satu dasar hukum yang berlaku adalah PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dengan memahami perbedaan tersebut, pencari kerja dan pekerja dapat lebih mudah membaca informasi lowongan, membandingkan standar upah antarwilayah, serta mengetahui istilah yang tepat ketika mencari data upah minimum resmi.